DiIndonesia pengertian e-government adalah E-Government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang mampu mendorong dan memfasilitasi hubungan yang saling mendukung, selaras dan adil antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah, dengan memanfaatkan teknologi informasi, telekomunikasi dan web/internet (M ENKOMINFO). 2.1.1 Tujuan E-Government Penelitianini bertujuan untuk mengetahui gambaran, kendala, dan solusi dari penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance (partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas) di desa Emparu, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah kepala desa, perangkat desa, dan Akuntabilita setiap para pengambilan kebutusan atau kebijakan memiliki tanggung jawab kepada para masyarakat dan lembaga-lembaga yang berkepentinga Efektivitas dan efisiensi, penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga-lembaga harus mampu menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal.Semua ini bertujuan untuk memperoleh hasil yang maksimal dan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat.

1 Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tidak Transparan a. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan Pemerintah berarti lembaga atau orang yang bertugas mengatur dan memajukan negara dengan rakyatnya. Dalam arti organ, pemerintah merupakan alat kelengkapan pemerintahan yang melaksanakan fungsi negara Pemerintahan adalah hal cara, hasil kerja

Untukitu, perlu diketahui ciri-ciri penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah: Rakyat tidak punya hak ikut serta dalam pemerintahan; Pemerintah tidak memiliki pertanggungjawaban kepada rakyat; Tidak terdapat kontrol atau pengawasan pemerintah oleh rakyat; Ideologi yang dianut doktriner; Tidak adanya pembagian kekuasaan Dalampelayanan prima kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standart pelayanan yang telah ditetapkan. Standart pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan (LAN RI 2004). Pelakuekonomi berlangsung dengan praktik Korupsi dan Nepotisme. 2. Pemerintahan yang sentralistis mengakibatkan kesenjangan dengan rakyatnya. 3. Nilai agama dijadikan sumber tindakan dan sikap. 4. Hukum yang berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum. Dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah .. a. 1, 2 b. 1, 3 c. 1 3TzJ1o.
  • 4cor1fj1fi.pages.dev/193
  • 4cor1fj1fi.pages.dev/259
  • 4cor1fj1fi.pages.dev/232
  • 4cor1fj1fi.pages.dev/308
  • 4cor1fj1fi.pages.dev/389
  • 4cor1fj1fi.pages.dev/279
  • 4cor1fj1fi.pages.dev/198
  • 4cor1fj1fi.pages.dev/50
  • 4cor1fj1fi.pages.dev/385

    • dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah